MEDAN - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho, memerintahkan kepada kepala Dinas Pendidikan (Disdik) di 20 kabupaten dan kota untuk segera menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Saya sudah mendapat laporan dan saya minta kepada kepala Dinas Pendidikan, khususnya di 20 kabupaten dan kota agar segera membuat formulir pencairan dana BOS dan segera menyalurkannya,” tegas Gatot, pagi ini.
Gatot juga meminta para guru agar mencetak prestasi budi pekerti mengingat prilaku pemuda dan remaja sekarang ini berada di ambang yang sangat mengkhawatirkan.
Ketua Umum ALPTKSI Pusat, Sulistyo yang juga Ketua Umum PGRI, meminta pemerintah memperlakukan peguruan tinggi swasta (PTS) dengan peguruan tinggi negeri (PTN) tidak ada diskriminasi .
Saat ini Indonesia, kata Sulistyo, terdapat 342 PTS yang mengelola kependidikan guru yakni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP).
Sedangkan PTN yang mengelola jurusan kependidikan hanya 33 universitas. “Jadi, 90 persen lulusan guru dihasilkan oleh PTS, sedangkan PTN hanya mampu mengeluarkan lulusan 10 persen, sehingga sewajarnya pemerintah tidak memperlakukan diskriminasi terhadap PTS,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum ALPTKSI Wilayah I, Sri Sulistyawati yang juga Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, mengatakan dengan adanya lembaga ALPTKSI ini dapat diwujudkan untuk melahirkan lulusan guru yang professional dan berkualitas.
Senada dengan Sulystio, Sri juga merasakan pemerintah masih menganaktirikan PTS, sedangkan PTS dituntut untuk menghasilkan lulusan yang setara dengan PTN.Editor: PRAWIRA SETIABUDI
“Saya sudah mendapat laporan dan saya minta kepada kepala Dinas Pendidikan, khususnya di 20 kabupaten dan kota agar segera membuat formulir pencairan dana BOS dan segera menyalurkannya,” tegas Gatot, pagi ini.
Gatot juga meminta para guru agar mencetak prestasi budi pekerti mengingat prilaku pemuda dan remaja sekarang ini berada di ambang yang sangat mengkhawatirkan.
Ketua Umum ALPTKSI Pusat, Sulistyo yang juga Ketua Umum PGRI, meminta pemerintah memperlakukan peguruan tinggi swasta (PTS) dengan peguruan tinggi negeri (PTN) tidak ada diskriminasi .
Saat ini Indonesia, kata Sulistyo, terdapat 342 PTS yang mengelola kependidikan guru yakni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP).
Sedangkan PTN yang mengelola jurusan kependidikan hanya 33 universitas. “Jadi, 90 persen lulusan guru dihasilkan oleh PTS, sedangkan PTN hanya mampu mengeluarkan lulusan 10 persen, sehingga sewajarnya pemerintah tidak memperlakukan diskriminasi terhadap PTS,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum ALPTKSI Wilayah I, Sri Sulistyawati yang juga Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, mengatakan dengan adanya lembaga ALPTKSI ini dapat diwujudkan untuk melahirkan lulusan guru yang professional dan berkualitas.
Senada dengan Sulystio, Sri juga merasakan pemerintah masih menganaktirikan PTS, sedangkan PTS dituntut untuk menghasilkan lulusan yang setara dengan PTN.Editor: PRAWIRA SETIABUDI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar